Kominfo: Pembobol Situs Polri Mudah Dilacak

Wednesday, May 18, 2011

Kominfo: Pembobol Situs Polri Mudah Dilacak

Wednesday, May 18, 2011 ANSOR No comments

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengaku masih belum mengidentifikasi pelaku pembobol situs www.polri.go.id. Namun menurut pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), secara teknis, pelaku mudah dilacak.

Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto mengatakan, Kominfo siap membantu pihak berwajib dalam hal pelacakan. "Pasti nanti akan ketahuan siapa yang berulah," ujarnya, kepada detikINET, Rabu (18/5/2011).

Memang jika untuk mengetahui pelaku secara personal, diakui Gatot, itu butuh waktu. Namun setidaknya, untuk melacak alamat IP dan kapan pelaku mulai melakukan penyusupan itu bisa diketahui dengan waktu yang tidak begitu lama.

"Tapi kan si pemilik alamat IP itu belum tentu pelakunya, bisa saja itu dilakukan orang lain yang memang menggunakan alamat IP tersebut. Tapi berdasarkan pengalaman kami dengan ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure) tidak sulit melakukannya ," lanjut pria ramah ini.

Selain urusan pelacakan, Kominfo juga siap sedia untuk membantu Polri dalam hal legal advice. Seperti diketahui, Gatot menilai pembobol situs Polri bisa diancam hukuman pidana paling lama 8 tahun dan atau denda Rp 2 miliar

Hukuman itu sesuatu dengan jeratan pada Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal itu disebutkan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik".

Adapun hukuman untuk pelanggar Pasal 32 ayat 1 dijelaskan pada Pasal 48. Bunyinya, "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

"Hukuman tersebut memang berat. Tapi ini bisa menjadi syok terapi bagi para pelaku agar tidak mudah untuk berbuat usil terhadap situs milik orang lain," pungkas Gatot.

( ash / fyk )