Untuk Urusan Internet, DPR Kucurkan Rp 20 Miliar Setahun

Wednesday, May 11, 2011

Untuk Urusan Internet, DPR Kucurkan Rp 20 Miliar Setahun

Wednesday, May 11, 2011 ANSOR No comments

Jakarta - Masalah email 'Komisi8@yahoo.com' membuat publik bertanya bagaimana sebenarnya anggota DPR menggunakan teknologi informasi. Ternyata, DPR menghabiskan anggaran Rp 20 miliar pada 2010 untuk dana IT DPR. Namun sayang, uang sebesar ini tidak sebanding dengan hasilnya.

"Untuk dana yang dikeluarkan tahun 2010 saja, tidak kurang dari Rp 20 miliar," ujar Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, saat dihubungi detikINET, Rabu (11/5/2011).

Berdasarkan DIPA Setjen DPR tahun 2010, anggaran Rp 20 miliar itu dipecah untuk beberapa pos. Pos pertama adalah untuk situs resmi DPR yaitu www.dpr.go.id yang menyedot anggaran Rp 9,7 miliar. Uang ini untuk biaya pembayaran provider website senilai Rp 8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id senilai Rp 1,3 miliar.

"Lalu ada program pengembangan sistem IT dan seminar lokakarya soal pengembangan sistem informasi DPR budgetnya Rp 9,35 miliar," ungkap dia.

Jumlah itu masih ditambah dengan adanya pos ketiga yaitu biaya pembayaran provider website informasi perpustakaan DPR sebesar Rp 660 juta.

"Dana ini besar sekali, Rp 20 miliar total untuk tahun ini. Hanya untuk internet saja," kritik dia.

Tahun 2009 lalu, biaya yang dikeluarkan sama besarnya. Tercatat Rp 8,3 miliar untuk biaya pemeliharaan jaringan sistem informasi dan 12,7 miliar untuk program pengembangan IT.

Roy menilai situs www.dpr.go.id juga tidak banyak memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Situs ini hanya mencantumkan nama-nama anggota DPR dan jadwal rapat.

"Yang penting seperti hasil kunjungan kerja atau anggaran DPR malah tidak dicantumkan," kata dia.

Roy mengkritik kinerja Setjen DPR yang dinilai terlalu menghambur-hamburkan dana. Menurutnya dukungan Setjen untuk membantu anggota DPR belum maksimal.

"Seharusnya IT itu bisa membantu DPR mencari data dan informasi daripada harus melakukan kunjungan kerja yang tidak penting ke luar negeri," jelasnya

( rdf / fw )