Menkominfo: Tidak Ada Lobi untuk Lisensi Seluler Bakrie Telecom

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring memastikan jika diberikannya lisensi seluler terhadap Bakrie Telecom (BTel) sudah sesuai dengan aturan yang ada. "Tidak ada lobi-lobi dari penetapan itu," tegas menteri.

Pernyataan Tifatul itu seraya ingin menampik tudingan kabar miring seputar keputusan itu yang sempat menuai pro kontra. Bahkan terjadi di kalangan internal Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sendiri sebagai pihak yang memberi rekomendasi kepada Menkominfo sebagai pengambil keputusan terakhir.

Seperti diketahui, penetapan keputusan memberi atau tidaknya lisensi seluler kepada BTel ini dilakukan secara voting oleh 7 anggota BRTI. Namun dalam pelaksanaannya, ada dua anggota BRTI yang menolak atau dianggap dissenting opinion (berbeda pendapat), lima anggota lainnya menerima usulan pemberian lisensi kepada BTel.

Kominfo boleh saja mengatakan jika kejadian tersebut wajar terjadi dari suatu perbedaan pendapat. Namun kabar itu menghembuskan ada masalah serius yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Konon, penolakan terjadi karena beda pendapat soal PM No.1/2010 yang dijadikan acuan tentang pemberian lisensi.

Sebelum kabar ini bergulir bak bola liar, Tifatul pun segera pasang kuda-kuda untuk menjernihkan isu tersebut. "Karena mayoritas anggota BRTI setuju, saya pun mengambil keputusan untuk memberi izin prinsip kepada BTel. Jadi tidak ada yang namanya lobi-lobi, saya tidak bisa dilobi," tegasnya.

Dia menambahkan, BTel memang sudah saatnya untuk mendapatkan lisensi seluler karena operator telekomunikasi lainnya juga sudah memiliki lisensi serupa. Selain itu, tren ke depan juga akan lebih mengedepankan teknologi seluler.

"Trennya sudah tidak bisa lagi menggelar layanan di lingkup yang kecil-kecil, tapi lebih ke seluler yang jangkauannya lebih luas. Tapi inget loh, ini kan baru izin prinsip, masih ada tahap selanjutnya sebelum BTel menggelar layanan selulernya," pungkas Tifatul.

Sebelumnya, lisensi seluler yang telah diterbitkan untuk pemilik merek dagang Esia itu juga akan direvisi untuk menjamin persamaan hak dan kewajiban di industri telekomunikasi.

Komitmen pembangunan seluler Bakrie sempat dipertanyakan oleh kalangan industri telekomunikasi. Sebab biasanya, untuk setiap penambahan lisensi baru selalu diikuti dengan perluasan jaringan, sehingga penetrasi mencapai pelosok negeri.

Namun Bakrie hanya menawarkan komitmen membangun total 200 base transceiver station (BTS) dalam lima tahun dengan rincian, 19 BTS untuk coverage 20 propinsi selama masa izin prinsip.

Selanjutnya, pembangunan di tahun pertama 21 BTS, tahun kedua 52 BTS, tahun ketiga 33 BTS, tahun keempat 44 BTS, dan tahun kelima 31 BTS. Komitmen ini yang dinilai sejumlah kalangan terlalu minim.


( ash / rns )

Artikel yang Berkaitan

Posted in: